Saat ini kebijakan yang melibatkan banyak departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen itu hanya dilakukan terbatas pada sekitar 143 importir.
“Sekarang NSW masih terbatas, padahal seharusnya mencakup semua importir yang telah mencapai ribuan orang,” kata Ketua Umum GINSI Amirudin Saud di Jakarta, Rabu (10/9), ketika dimintai komentarnya tentang penerapan NSW.
Pada masa lalu, jika seorang importir ingin mendatangkan barang dari luar negeri , harus mendatangi berbagai instansi mulai dari Departemen Keuangan terutama Ditjen Bea Cukai, Departemen Perdagangan hingga Badan POM, jika ingin mengimpor makanan dan minuman.
Akibatnya, importir harus menyediakan waktu yang banyak serta mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Namun, dengan menerapkan sistem NSW proses itu bisa dilakukan melalui pelayanan satu atap sehingga importir tidak usah bolak balik dan bisa menghemat uang serta waktu.
Amirudin mengatakan, sekarang NSW praktis baru diterapkan di Jakarta dengan jumlah importir yang terbatas serta jumlah produk yang terbatas pula.
Sampai sekarang , NSW umumnya baru diterapkan pada importir produsen skala besar seperti perusahaan di bawah kelompok Astra International serta Gobel. Perusahaan itu dianggap tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah.
Barang impor pada umumnya dikelompokkan pada dua jenis, yaitu yang masuk jalur hijau sehingga tidak usah diperiksa lagi secara fisik karena dianggap bisa dipercaya proses impornya, serta barang impor yang masuk jalur merah sehingga harus diperiksa tidak hanya dokumen impornya tapi juga barangnya secara fisik di pelabuhan kedatangan .
Amirudin menyebutkan jenis barang pun yang masuk dalam sistem NSW masih terbatas untuk diperiksa misalnya gula, beras, mesin foto kopi serta keramik. (Ant/OL-01)
Media Indonesia
Rabu, 10 September 2008 11:55 WIB
0 komentar:
Posting Komentar